Official documents

Statute of the Nirwana Nusantara Foundation (Statute of Universitas Raharja)

UR Berdampak Diktisaintek Berdampak raharja.ac.id ↗

Statuta · Nomor 22/PENETAPAN/IV/2019 · 2019

View the original document All documents

Overview

Executive summary

This document is Regulation Number 22/PENETAPAN/IV/2019 of the Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang on the Statute of Universitas Raharja, enacted in Tangerang on 12 April 2019 by the Chair of the Governing Body. The statute serves as the reference for managing and running the university's Catur Dharma (the university's core mission areas) and was drafted on the basis of Ministerial Regulation Number 16 of 2018. It has six chapters (Articles 1-64): education, research, community service, codes of ethics, and the internal quality assurance system (SPMI); management of facilities, budget, partnerships, and funding; identity, vision, mission, and objectives; the university's organs (Governing Body, Senate, Rector) and the appointment of leaders; lecturers, education staff, students, and alumni; and public accountability. The statute takes effect on its enactment, and existing organs and activities must be aligned with it within one year of enactment.

This summary is based on the text of the original document. For official citation, refer to the original file below.

Key points

What to know

  • Enacted in Tangerang on 12 April 2019 by the Chair of the Governing Body, Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang, and in force from the date of enactment (Article 64).
  • Drafted on the basis of Ministerial Regulation Number 16 of 2018 on Guidelines for Drafting Private Higher Education Statutes; UR was formed by merging AMIK Raharja Informatika and STMIK Raharja (Article 25 paragraph 5).
  • UR organs: the Governing Body, the Senate, the Rector, SPMI, Deans/Heads of Study Programs/Study Program Secretaries, and supporting units (Article 38).
  • The Senate performs the advisory function on academic policy; the Rector sets academic and non-academic policy and manages UR on behalf of the Chair of the Governing Body (Articles 40-41).
  • The terms of the Rector, Vice Rectors, and Deans/Heads of Study Programs are five years each and renewable; the Rector is appointed by the Chair of the Governing Body, while Vice Rectors and Deans/Heads of Study Programs are appointed by the Rector (Articles 46-48).
  • SPMI has five cycle stages (setting, implementing, evaluating, controlling, and improving standards) and is carried out and coordinated by GKM; UR also pursues accreditation (Articles 14-15).
  • Research and community service are carried out and coordinated by REC; the curriculum is evaluated periodically, at least every four years (Articles 5, 10, 11).
  • Tiered planning: a 25-year long-term plan, a 5-year medium-term plan, a 1-year strategic plan (renstra), and an annual work plan (Article 37).
  • UR's vision targets quality, high-integrity, and highly competitive graduates by 2024; public accountability is realized through the vision and mission, performance targets set by the Governing Body, and the National Standards of Higher Education (Articles 33, 61).

Document content

Content by chapter

Full text in Indonesian.

Full text in Indonesian

Dasar hukum dan penetapan

Menimbang: statuta diperlukan sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Catur Dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Raharja, serta untuk melaksanakan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014.

Dasar hukum yang disebut (Mengingat):

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
  6. Anggaran Dasar Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang (Akta Pendirian Nomor 114 tanggal 31 Agustus 2010, terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 21 Maret 2019 dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
  7. Keputusan Menristekdikti Nomor 243/KPT/I/2019 tentang perubahan badan penyelenggara STMIK Raharja dari Yayasan Nirwana Nusantara menjadi Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang.
  8. Keputusan Menristekdikti Nomor 254/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan AMIK Raharja Informatika dan STMIK Raharja menjadi Universitas Raharja di Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diselenggarakan oleh Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang.

Peraturan ini bernomor 22/PENETAPAN/IV/2019 dan ditetapkan di Tangerang pada 12 April 2019 oleh Ketua Badan Penyelenggara (Pasal 64).

Bab I Ketentuan umum (Pasal 1)

Pasal 1 memuat 36 butir definisi. Beberapa istilah yang dipakai di seluruh statuta:

  • UR adalah Universitas Raharja (dalam bahasa Inggris University of Raharja). Badan Penyelenggara adalah Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang; Ketua Badan Penyelenggara atau Ketua Yayasan adalah Pembina yayasan.
  • Pribadi Raharja adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni UR.
  • Jenis dosen: DTY (Dosen Tetap Yayasan), DTYM (Dosen Tetap Yayasan yang khusus mengajar), DTA (Dosen Tetap Akademik), dan DLB (Dosen Luar Biasa). Dosen homebase adalah dosen yang memiliki pangkalan data pada UR.
  • Penelitian akhir mahasiswa meliputi tugas akhir (D3), skripsi (S1), dan tesis (S2).
  • REC (Raharja Enrichment Center) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di UR.
  • SPMI adalah sistem penjaminan mutu internal; GKM adalah Gugus Kendali Mutu; Renstra adalah Rencana Strategis; Raker adalah rapat kerja tahunan.

Bab II Bagian Kesatu: Pendidikan (Pasal 2–9)

  • Pasal 2: UR menyelenggarakan pendidikan akademik (diploma, sarjana, magister, doktor, dan sertifikasi profesi) dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi.
  • Pasal 3: tahun akademik terdiri atas semester gasal, genap, dan antara. Semester gasal dan genap paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah dan akhir semester; semester antara paling sedikit 8 minggu yang setara 16 kali tatap muka, dengan standar isi, proses, dan penilaian yang sama.
  • Pasal 4: kegiatan akademik memakai Sistem Kredit Semester (SKS).
  • Pasal 5: kurikulum disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi UR, serta dievaluasi berkala minimal empat tahun untuk setiap program studi.
  • Pasal 6: penilaian dilakukan berkala oleh dosen pengampu melalui ujian, tugas, pengamatan, dan bentuk lain.
  • Pasal 7: bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia; bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan daya saing lulusan.
  • Pasal 8: penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan kemampuan ekonomi. UR dapat menerima mahasiswa pindahan, mahasiswa berkebutuhan khusus, calon mahasiswa berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu, serta warga negara asing sesuai ketentuan.
  • Pasal 9: mahasiswa yang menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.

Ketentuan lebih lanjut untuk pasal-pasal ini diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bab II Bagian Kedua dan Ketiga: Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 10–11)

  • Pasal 10: penelitian berupa penelitian akhir mahasiswa, penelitian internal, dasar, terapan, pengembangan, dan lainnya. Pelaksananya Pribadi Raharja (dosen, mahasiswa, alumni) dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan.
  • Pasal 10 ayat 5–7: hasil penelitian wajib disebarluaskan (dipresentasikan, diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan) kecuali bersifat rahasia atau membahayakan kepentingan umum; publikasi dilakukan di terbitan berkala ilmiah dalam negeri atau internasional yang diakui kementerian; kekayaan intelektual wajib dilindungi.
  • Pasal 10 ayat 8: penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh REC.
  • Pasal 11: pengabdian kepada masyarakat mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menerapkan hasil pendidikan dan penelitian; hasilnya dapat dipakai untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian serta dipublikasikan di media yang mudah diakses masyarakat; dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh REC.

Bab II Bagian Keempat dan Kelima: Kode etik dan kebebasan akademik (Pasal 12–13)

  • Pasal 12: UR memiliki kode etik dan etika akademik yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan dan profesi, disiplin, dan integritas. Kode etik terdiri atas kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi.
  • Pasal 13: UR menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab, dilandasi etika dan kaidah keilmuan, serta tidak melanggar hukum atau mengganggu kepentingan umum.
  • Pasal 13 ayat 4–5: kebebasan mimbar akademik adalah wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah; otonomi keilmuan adalah otonomi dosen dan mahasiswa pada cabang ilmunya.

Bab II Bagian Keenam: Penjaminan mutu dan akreditasi (Pasal 14–15)

Pasal 14: SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UR secara otonom, berencana dan berkelanjutan, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Siklusnya:

  1. Penetapan standar pendidikan tinggi.
  2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
  3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
  4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
  5. Peningkatan standar pendidikan tinggi.

SPMI dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh GKM, dalam program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Pasal 15: UR mengupayakan akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi, dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Bab II Bagian Ketujuh: Gelar dan penghargaan (Pasal 16–17)

Pasal 16: UR memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus. Pasal 17: UR dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa bagi UR atau berprestasi akademik dan/atau non-akademik.

Bab III Bagian Kesatu: Otonomi perguruan tinggi (Pasal 18)

Otonomi perguruan tinggi di UR dilaksanakan berdasarkan lima prinsip (mengacu Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012):

  • Akuntabilitas
  • Transparansi
  • Nirlaba
  • Penjaminan mutu
  • Efektivitas dan efisiensi

Mengacu Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, otonomi pengelolaan meliputi bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dan non-akademik (organisasi, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana). Otonomi pengelolaan pada perguruan tinggi swasta diatur oleh Badan Penyelenggara.

Bab III Bagian Kedua: Pola pengelolaan (Pasal 19–24)

  • Pasal 19 (sarana dan prasarana): berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor; pengelolaan meliputi perencanaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban; pengembangannya disesuaikan dengan Renstra; pengadaan dan penghapusan diajukan Rektor dan dikelola Badan Penyelenggara.
  • Pasal 20 (anggaran): meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Anggaran belanja tahunan diusulkan UR dan disahkan Badan Penyelenggara; anggaran penerimaan tahunan diusulkan UR dan ditetapkan serta dikelola Badan Penyelenggara. Laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan diaudit oleh auditor internal pada saat Raker.
  • Pasal 21 (kerja sama): UR dapat bekerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain di dalam dan luar negeri. Bentuk kerja sama akademik antara lain program kembaran, pertukaran dosen dan mahasiswa, pemagangan, dan seminar bersama. Kerja sama dilakukan secara melembaga, menjadi tanggung jawab Rektor, dan dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
  • Pasal 22 (pendanaan): sumber pendanaan UR berasal dari Badan Penyelenggara, yang dapat bersumber dari masyarakat, hasil kerja sama, penjualan produk penyelenggaraan pendidikan tinggi, hibah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
  • Pasal 23 (kekayaan): kekayaan Badan Penyelenggara meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual, yang dapat dimanfaatkan untuk Catur Dharma dan pengembangan UR.
  • Pasal 24 (bentuk peraturan): peraturan Senat, peraturan Rektor, dan keputusan Rektor; tata cara pembentukannya diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara.

Bab III Bagian Ketiga Paragraf 1: Identitas UR (Pasal 25–32)

  • Pasal 25: UR adalah perguruan tinggi swasta di lingkungan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Badan Penyelenggaranya adalah Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang, didirikan pada 31 Agustus 2010 dengan akta notaris nomor 114 yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Pasal 25 ayat 5: UR merupakan penggabungan AMIK Raharja Informatika (SK Mendikbud No. 56/D/O/1999; program studi Manajemen Informatika, Teknik Informatika, dan Komputer Akuntansi) dengan STMIK Raharja (SK Mendiknas No. 74/D/O/2001; program studi Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Sistem Komputer).
  • Pasal 25 ayat 6: 12 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UR.
  • Pasal 26: lambang UR berbentuk lintas delapan penjuru mata angin berwarna abu-abu dengan siluet simbol R, kombinasi merah, hijau, dan biru, serta tulisan UNIVERSITAS RAHARJA dan dua simbol segi delapan hitam; maknanya diuraikan pada ayat 2.
  • Pasal 27: Pribadi Raharja mencakup dosen, staf/karyawan administratif, mahasiswa, dan alumni; ditetapkan Dasa Nilai Luhur Pribadi Raharja (sepuluh nilai), antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinamis dan berani melakukan terobosan, hemat dan cermat, mengutamakan kebersamaan, serta mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa.
  • Pasal 28: maskot Pribadi Raharja adalah ikan bertoga yang membawa ijazah, dengan makna menyaring informasi, tangguh, bebas menyampaikan pendapat dalam koridor demokrasi, dan hidup berkelompok.
  • Pasal 29: UR identik dengan sebutan Green Campus (Kampus Hijau).
  • Pasal 30: fakultas memiliki bendera persegi panjang; disebutkan Fakultas Sains dan Teknologi (hijau terang) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (kuning), masing-masing dengan logo UR.
  • Pasal 31: UR mempunyai himne dan mars (notasi dilampirkan dalam dokumen).
  • Pasal 32: UR memiliki busana akademik (busana pimpinan, Senat, dan wisudawan jenjang D3 dan S2) serta busana almamater berupa jaket hijau dengan lambang UR.

Bab III Bagian Ketiga Paragraf 2: Visi, misi, dan tujuan (Pasal 33–37)

Pasal 33, visi UR: dengan semangat perubahan, pada tahun 2024 siap melahirkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tercatat dalam kampus rangking dunia.

Pasal 34, misi UR:

  1. Melayani dengan hati secara profesional kepada seluruh masyarakat yang ingin bergabung dalam menjalankan Catur Dharma Pendidikan Tinggi.
  2. Melaksanakan lifelong student centered learning melalui atmosfer akademik yang kondusif, berlandaskan proses Catur Dharma yang aktif dan produktif menuju sukses berkelanjutan.
  3. Mendorong dan memfasilitasi peserta didik yang memiliki inovasi dan prestasi unggul menuju jenjang yang lebih tinggi.
  4. Berkomitmen membantu Pemerintah melahirkan sumber daya manusia yang handal, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia.

Pasal 35 memuat lima tujuan UR: terciptanya perubahan pada peserta didik yang memiliki daya tarik bagi masyarakat; daya tarik tentang aktivitas dan keunggulan alumni; ruang dan peluang kerja baru yang digagas alumni sehingga menciptakan lapangan kerja; ruang dan peluang bagi masyarakat melalui Catur Dharma pada program studi dan keilmuan IT; serta pengakuan masyarakat bahwa UR bagian penting dari perkembangan zaman.

Pasal 36: pengelolaan UR berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berpedoman pada visi, misi, dan tujuan Badan Penyelenggara. Pasal 37: untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, UR menyusun rencana pengembangan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), renstra jangka pendek (1 tahun), dan rencana kerja tahunan.

Bab III Bagian Ketiga Paragraf 3: Organisasi dan organ UR (Pasal 38–41)

Pasal 38: organ UR terdiri atas:

  1. Badan Penyelenggara.
  2. Senat.
  3. Rektor.
  4. SPMI.
  5. Dekan, Kaprodi, dan Sekretaris program studi.
  6. RPU, Administrasi Dosen, HRD, Humas, LIM, LKM, Marketing, Perpustakaan, Teknik, dan Bagian Umum.

Pasal 39: Badan Penyelenggara adalah Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang sebagai pemrakarsa, pendiri, dan pemilik UR; mengayomi perkembangan universitas dan berperan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan.

Pasal 40, Senat: organ yang menjalankan fungsi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Tugas dan wewenangnya mencakup pertimbangan atas:

  • Kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik.
  • Penerapan ketentuan akademik, pelaksanaan penjaminan mutu (paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi), kebebasan akademik, tata tertib akademik, dan penilaian kinerja dosen.
  • Perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  • Pembukaan dan penutupan program studi.
  • Pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
  • Pengusulan lektor kepala dan profesor.
  • Penjatuhan sanksi atas pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik.

Senat menyusun laporan hasil pertimbangan dan menyampaikannya kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 41, Rektor: organ yang menetapkan kebijakan akademik dan non-akademik serta mengelola UR untuk dan atas nama Ketua Badan Penyelenggara. Tanggung jawab dan wewenangnya antara lain:

  • Menyusun statuta beserta perubahannya (diusulkan kepada Ketua Badan Penyelenggara setelah pertimbangan Senat).
  • Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek, renstra, dan rencana kerja tahunan.
  • Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan.
  • Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor.
  • Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik berdasarkan pertimbangan Senat.
  • Mengangkat, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Pribadi Raharja dan Pribadi Raharja Kehormatan.
  • Mengelola anggaran tahunan dan menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  • Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Catur Dharma kepada Ketua Badan Penyelenggara.
  • Mengusulkan pengangkatan jabatan fungsional dosen kepada Ketua Badan Penyelenggara.
  • Membina hubungan dengan alumni, pemerintah pusat dan daerah, pengguna hasil Catur Dharma, dan masyarakat; serta memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus.

Bab III Bagian Ketiga Paragraf 4: Penentuan pimpinan organ (Pasal 42–52)

  • Pasal 42 (Senat): dipimpin ketua dan dibantu sekretaris. Anggota minimal terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kaprodi; diusulkan Rektor dan ditetapkan Badan Penyelenggara. Ketua dan sekretaris dipilih oleh anggota; ketua, sekretaris, dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Penyelenggara.
  • Pasal 43: Rektorat sebagai organ pengelola terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, fakultas/jurusan, dan biro-biro; susunan organisasi dan tata kerja diatur dengan peraturan atau keputusan Ketua Badan Penyelenggara.
  • Pasal 44–45: dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai organ pengelola (Rektor, Wakil Rektor, fakultas/jurusan) dan tenaga kependidikan dapat diangkat sebagai biro, apabila terdapat lowongan jabatan karena berhenti dari jabatan atau perubahan organisasi. Alasan berhenti antara lain masa jabatan berakhir, berhalangan tetap, permohonan sendiri, diangkat dalam jabatan lain, dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dan tugas atau izin belajar lebih dari enam bulan.
  • Pasal 46: Rektor diangkat oleh Ketua Badan Penyelenggara dengan masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali.
  • Pasal 47: Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali.
  • Pasal 48: Dekan/Kaprodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali.
  • Pasal 49: pimpinan diberhentikan karena masa jabatan berakhir, atau sebelum berakhir karena berhalangan tetap, permohonan sendiri, diangkat dalam jabatan lain, atau dinilai tidak kompeten. Rektor diberhentikan oleh Ketua Badan Penyelenggara; Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, dan biro diberhentikan oleh Rektor.
  • Pasal 50–51: bila Rektor diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Ketua Badan Penyelenggara mengangkat Rektor definitif; untuk jabatan di bawah Rektor, Rektor mengangkat pengganti definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
  • Pasal 52: ketua dan sekretaris Senat diberhentikan karena masa jabatan berakhir atau sebelum berakhir (berhalangan tetap, permohonan sendiri, dinilai tidak kompeten) oleh Ketua Badan Penyelenggara; sekretaris pengganti ditunjuk Ketua Senat dari anggota Senat.

Bab III Bagian Ketiga Paragraf 5: Dosen dan tenaga kependidikan (Pasal 53–56)

Pasal 53: dosen UR terdiri atas empat jenis.

Jenis dosenKetentuan menurut Pasal 53
DTY (Dosen Tetap Yayasan)Dosen homebase yang merangkap jabatan, bekerja penuh waktu, berstatus tenaga pendidik tetap pada UR
DTYM (Dosen Tetap Yayasan yang khusus mengajar)Dosen homebase yang bekerja penuh waktu, berstatus tenaga pendidik tetap pada UR
DTA (Dosen Tetap Akademik)Dosen homebase yang bekerja paruh waktu, berstatus tenaga pendidik tetap pada UR
DLB (Dosen Luar Biasa)Dosen yang bekerja paruh waktu, berstatus tenaga pendidik tidak tetap pada UR
  • Pasal 53 ayat 6–7: dosen tetap (DTY, DTYM, DTA) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Penyelenggara; dosen tidak tetap (DLB) oleh Rektor.
  • Pasal 54: jenjang jabatan akademik dosen adalah asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor; persyaratan dan tata caranya mengikuti peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 55: pembinaan dosen meliputi profesi (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) dan karier (penugasan, kenaikan pangkat, promosi).
  • Pasal 56: tenaga kependidikan diangkat untuk menunjang Catur Dharma; pengangkatan, penempatan, dan pemberhentiannya dilakukan oleh Rektor.

Bab III Bagian Ketiga Paragraf 6: Mahasiswa dan alumni (Pasal 57–60)

  • Pasal 57 ayat 2, hak mahasiswa: memperoleh pembelajaran dan layanan akademik berkualitas sesuai minat dan kemampuan, memanfaatkan fasilitas pembelajaran, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, mengikuti organisasi kemahasiswaan, dan memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
  • Pasal 57 ayat 3, kewajiban mahasiswa: menjunjung dasa nilai luhur Pribadi Raharja, mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung norma dan etika akademik, menyelesaikan kewajiban biaya perkuliahan, menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa, menjaga sarana prasarana dan ketertiban, serta mematuhi peraturan UR. Pelanggaran dapat dikenai sanksi oleh Rektor.
  • Pasal 58: pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan, melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
  • Pasal 59: mahasiswa dapat mengusulkan organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor.
  • Pasal 60: alumni adalah Pribadi Raharja yang telah menyelesaikan pendidikan di salah satu program studi UR; dapat mengusulkan organisasi alumni yang ditetapkan Rektor untuk membina hubungan kemitraan dengan UR.

Bab III Bagian Keempat: Akuntabilitas publik (Pasal 61)

Akuntabilitas publik UR diwujudkan melalui pemenuhan:

  • Visi dan misi UR.
  • Target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal UR.

Bab IV–VI Ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup (Pasal 62–64)

  • Pasal 62: perubahan statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UR; dilakukan dalam rapat Senat, lalu disampaikan kepada Ketua Badan Penyelenggara untuk ditetapkan.
  • Pasal 63: saat statuta berlaku, organ yang ada dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap berjalan sampai disesuaikan, paling lambat satu tahun sejak statuta ditetapkan.
  • Pasal 64: statuta disusun berdasarkan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 dan berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 12 April 2019 di Tangerang, oleh Ketua Badan Penyelenggara.

Source

Original document

Statutes Statutes of Yayasan Nirwana Nusantara Statute · Nomor 22/PENETAPAN/IV/2019 · 2019 View
Preview not showing? Open in new tab ↗

Open the original document ↗

Document Preview

Smart Search MTI Universitas Raharja

Recommended: