Dasar hukum dan penetapan
Pertimbangan: Peraturan Yayasan Nirwana Nusantara No. 1 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Raharja mengharuskan penetapan Peraturan Rektor tentang perwujudan Good University Governance.
Dasar hukum yang disebut (Mengingat):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018.
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- SK Menristekdikti Nomor 254/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Raharja Informatika dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Raharja menjadi Universitas Raharja, yang diselenggarakan oleh Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang.
- Peraturan Yayasan Nirwana Nusantara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Raharja.
Bab I Ketentuan umum (Pasal 1–2)
Pasal 1 mendefinisikan istilah: universitas, rektor, dekan, fakultas, program studi, kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dosen, tenaga kependidikan, serta kerja sama tata kelola dan tata pamong.
Tata pamong yang dimaksud memenuhi lima aspek:
- Kredibel
- Transparan
- Akuntabel
- Bertanggung jawab
- Adil
Pasal 2: Pedoman Good University Governance terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan; pedoman diberlakukan di lingkungan Universitas Raharja; monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berpedoman pada peraturan ini.
Bab II Reformasi birokrasi (Pasal 3)
Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan universitas menuju Good University Governance.
Prinsip GUG di Universitas Raharja meliputi:
- Transparansi
- Akuntabilitas (kepada stakeholders)
- Responsibility (tanggung jawab)
- Independensi (dalam pengambilan keputusan)
- Fairness (adil)
- Penjaminan mutu dan relevansi
- Efektivitas dan efisiensi
- Nirlaba
Bab III Transparansi (Pasal 4)
Fakultas bertanggung jawab atas kewajiban keterbukaan informasi dan menyediakan informasi bagi stakeholders agar posisi dan pengelolaan perguruan tinggi mencerminkan kondisi riil dan harapan di masa depan.
- Transparansi dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan.
- Transparansi yang dimaksud adalah level 0 dan level 1.
- Transparansi level selanjutnya diatur dalam keputusan rektor.
Bab IV Akuntabilitas (Pasal 5)
Fakultas sebagai pelaku kebijakan dan pelayanan publik bertanggung jawab kepada publik atas sikap, perilaku, dan sepak terjangnya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Fakultas tidak dapat dipisahkan dari publik sebagai stakeholders. Pertanggungjawaban sikap, perilaku, dan kebijakan kepada publik inilah yang disebut akuntabilitas.
Bab V Responsibility (Pasal 6)
Fakultas sebagai penyedia layanan publik memberikan dukungan dan layanan kepada komunitasnya melalui prinsip kepedulian (responsiveness), yaitu menjadi fakultas yang reaktif, simpatik, dan sensitif dalam merespons permintaan stakeholders.
Fakultas merespons dinamika university governance sebagai institusi yang menjawab kebutuhan serta pertumbuhan dan pengembangan pengetahuan.
Bab VI Independensi (Pasal 7)
Setiap pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan agar memperoleh keyakinan yang layak, tanpa dipengaruhi pihak mana pun.
Bab VII Kesetaraan dan kewajaran / fairness (Pasal 8)
Hubungan dengan staf pegawai dan pengajar dijaga dengan memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga melalui sistem knowledge-based management sesuai konsep human resource accounting.
Sistem penilaian kinerja yang efektif memuat dua sistem yang saling berhubungan, yaitu evaluasi dan umpan balik; penilaian yang dilakukan wajar dan adil memotivasi karyawan bekerja lebih baik.
Bab VIII Penjaminan mutu dan relevansi (Pasal 9)
Untuk menjaga reputasi dan kepercayaan stakeholders, fakultas melaksanakan kebijakan Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) universitas. Penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan mutlak dilakukan agar:
- visi, misi, dan tujuan universitas tercapai;
- kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan terpenuhi;
- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi dan dipenuhi.
Bab IX Efektivitas dan efisiensi (Pasal 10)
Output seluruh proses penyelenggaraan dan program harus tepat sasaran sesuai kebutuhan dan harapan stakeholder, efektif menunjang fungsi pendidikan terutama peningkatan mutu akademik dan riset, serta efisien dalam pemanfaatan sumber daya.
Bab X Nirlaba (Pasal 11)
Universitas Raharja menjaga prinsip nirlaba dalam menjalankan Tri Dharma. Anggaran yang dihimpun dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi, bukan untuk kepentingan pihak tertentu seperti pemilik atau badan penyelenggara, dan bukan sebagai lahan mencari keuntungan.
Penutup
Peraturan berlaku sejak ditetapkan; bila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada 6 Agustus 2019 oleh Rektor Universitas Raharja.